Mediadoetaindonesia.com
Jakarta, 30 Januari 2025 – Pembangunan pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menuai polemik dan kekhawatiran dari berbagai pihak, khususnya pemerhati lingkungan dan komunitas nelayan. Proyek yang digagas oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group ini dinilai berpotensi memberikan dampak ekologis yang signifikan terhadap ekosistem pesisir Jakarta.
hal mendapat sorotan dari aktivis juga pemerhati lingkungan sosial, bahwa pembangunan pagar laut dan reklamasi di kawasan PIK 2 dapat menyebabkan berbagai permasalahan ekologis, termasuk perubahan arus laut, peningkatan abrasi di wilayah pesisir sekitar, serta hilangnya habitat mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.
“Pembangunan ini tidak hanya mengubah lanskap pantai secara drastis, tetapi juga mengancam keberlanjutan biota laut yang bergantung pada ekosistem alami. Hilangnya mangrove dan terumbu karang akan berdampak pada penurunan populasi ikan, yang berimbas pada mata pencaharian nelayan lokal,” ujar Wilfridus Yons Ebit.
Selain dampak ekologis, Ebit yang juga tergabung dalam organisasi Pedagang Pejuang Indoensia Raya, dan Tani merdeka menambahkan, pembangunan ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi komunitas nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada hasil laut. Reklamasi yang dilakukan di wilayah pesisir dapat menyebabkan pendangkalan dan perubahan pola arus, sehingga mempersulit akses bagi kapal-kapal nelayan. Disisi lain juga memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam. Banyak nelayan dan pedagang kecil yang terdampak oleh proyek reklamasi ini, mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan dan terganggunya akses perdagangan di wilayah pesisir.
Dalam menghadapi polemik ini, Ebit juga mengajak berbagai organisasi lingkungan juga lebaga pedidikan harus menjadi pusat gerakan opini publik yang kritis agar berama sama mendesak pemerintah dan pihak pengembang untuk melakukan kajian lingkungan yang lebih komprehensif serta transparan. Mereka menuntut adanya evaluasi mendalam terkait dampak jangka panjang proyek ini sebelum kelanjutan pembangunan.
“Pembangunan berbasis reklamasi harus dilakukan dengan pertimbangan ekologis yang matang. Kita tidak bisa mengorbankan lingkungan demi kepentingan ekonomi semata. Harus ada keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan,” kata Wilfridus Yons Ebit.
